Overview Kuliah Ekonomi (bag. 2)

Sepuluh Prinsip Dasar Ilmu Ekonomi

Pada dasarnya ada 3 hal yang menjadi cakupan ilmu ekonomi. Pertama adalah bagaimana suatu pihak (baik skala individu maupun kolektif) membuat keputusan tentang sumberdaya. Kedua, bagaimana interaksi pihak itu dengan pihak lainnya, mengingat nyaris semua pemenuhuan kebutuhan suatu pihak pasti membutuhkan keberadaan pihak lain. Ketiga adalah tentang bagaimana secara umum perekonomian itu bekerja. Para ilmuwan, seperti Mankiw, menjabarkan 3 hal di atas ke dalam 10 prinsip dasar.

1. Orang selalu menghadapi tradeoffs.

Artinya setiap keputusan yang dibuat atau pilihan yang diambil pasti akan ada korbannya. Entah itu pilihan yang terbuang karena tidak diambil ataupun konsekuensi dari pilihan yang diambil. Seperti kata Stephen R. Covey, jika kita mengangkat satu ujung tongkat secara bersamaan kita akan mengangkat ujung tongkat yang lain. Bentuk konsekuensi itu akan bergantung pada apa keputusan yang dibuat atau pilihan yang diambil. Beda pilihan beda konsekuensi, dan begitu seterusnya. Misalnya, saat saya memutuskan untuk kuliah S2 lagi, makan trade offnya adalah saya harus meninggalkan keluarga dan bisnis saya di kampung. Atau misalnya saat saya memutuskan untuk memilih kosan yang lebih dekat dengan kampus, berarti saya harus siap megeluarkan biaya sewa yang lebih mahal. Begitu seterusnya. Tradeoff inilah yang sering banyak bikin orang bingung. Setuju?

2. Biaya adalah sesuatu yang harus kita korbankan untuk memperolehnya.

Jadi, saat kita berkorban sesuatu, entah itu bentuknya dana, tenaga, waktu, perasaan, dan alternatif pilihan, saat itu pula kita sudah terhitung mengeluarkan biaya. Biaya di sini menjadi satu konsep yang vital untuk mengidentifikasi keuntungan. Keuntungan bernilai positif jika manfaat (benefit) total berada pada nilai yang lebih tinggi ketimbang biaya (cost) total, baik dalam bentuk tangible (yang bisa diukur) ataupun intangible (yang sulit diukur). Di sinilah konsep opportunity cost itu muncul.

Misalnya ada seorang sarjana yang memutuskan untuk mengolah lahan di kampungnya. Setelah berpikir akhirnya ia memutuskan untuk menanam pepaya. Selanjutnya bibit pun dipesan kemudian di tanam. Lalu beberapa waktu kemudian dilakukan pemupukan, penyemprotan pestisida, dan seterusnya. Hingga akhirnya panen dan dijual kemudian sarjana tersebut memperoleh revenue. Setelah dihitung-hitung, ternyata revenuenya lebih besar ketimbang uang yang sudah dihabiskan. Nah, dalam ilmu ekonomi, kondisi seperti ini belum bisa dikatakan untung. Faktor biaya harus dijabarkan lebih detail, termasuk opportunity costnya. Contohnnya, misalnya di tanah itu ditanami komoditas lain, mana yang revenuenya lebih besar?  Atau andai ia lebih  memilih bekerja di swasta sedangkan tanah itu disewakan saja, mana yang mendatangkan revenue lebih besar? Jadi, jika memang semua cost sudah dihitung dan revenuenya tetap paling besar, baru bisa dikatakan usahanya itu untung.

3. Orang yang rasional selalu berpikir dengan konsep marjinal.

Ilustrasinya sederhananya seperti petani yang gagal panen. Misalnya, untuk memproduksi cabe sebanyak 1 kg setelah dihitung-hitung membutuhkan biaya Rp. 10.000/kg. Nah, kemudian persis saat akan panen, harga cabe turun menjadi hanya Rp. 4000/kg. Ini artinya, jika cabe dipanen dan dijual, yang ada bukannya untung tapi malah rugi. Tapi kebanyakan petani akan tetap memanen cabenya meski itu rugi. Mengapa? Tepat! Karena jika tidak dipanen kerugian yang diperolehnya akan lebih besar. Inilah satu contoh penerapan konsep marginal itu. Jadi pertimbangannya bukan lagi total cost atau total revenue, tapi sudah marginal cost atau marginal revenue. Dengan kata lain, yang menjadi pertimbangan utama seseorang dalam mengambil keputusan adalah pilihan mana yang membuatnya memperoleh marginal revenue lebih besar ketimbang marginal costnya.

Terkait ini saya pernah punya pengalaman saat bisnis pakaian. Karena pakaian itu termasuk produk yang sensitif terhadap mode, ada periode tertentu di mana stok pakaian saya tidak habis. Nah, agar saya tidak rugi banyak, saya perlu membuat diskon khusus agar pakaian jenis itu habis diserap pasar, kendatipun harga setelah didiskon itu sama atau bahkan lebih kecil ketimbang harga belinya. Bukankah itu rugi? Jelas. Tapi lebih rugi lagi andai pakaian itu saya pertahankan harganya dengan konsekuensi tidak ada yang mau beli dan akhirnya rusak sendiri.

4. Orang akan bereaksi terhadap insentif.

Ini berlaku pada orang-orang yang normal dan berperilaku rasional. Artinya, saat seseorang melihat ada insentif, manusia normal pada umumnya akan berpikir untuk meraihnya, dengan catatan biaya yang ia keluarkan lebih kecil ketimbang insentif yang akan ia terima. Tentu, lagi-lagi insentif di sini tidak harus dalam bentuk uang. Insentif bisa dalam bentuk kemudahan, fasilitas, prestise, pertolongan, dan sebagainya.

OOT. Insentif ini pula yang jadi biang kerok mengapa sebagian orang yang idealis pada awalnya akhirnya melempem dan berubah perilakunya. Itu bentu reaksinya pada insentif. Bisa jadi ia melempem karena sudah memperoleh insentif yang ‘sesuai’. Dengan kata lain, ‘insentif’ yang ia terima lebih mahal harganya ketimbang idealismenya.

Ada contoh tentang insentif yang juga menarik di Singapura di era 70-an saat Lie Kuan Yiew berkuasa. Ia bercita-cita membangun Singapura yang modern, elitis, dan sejahtera. Akhirnya ia menetapkan kebijakan meningkatkan UMR 3 kali lipat. Dahsyat bukan? 3kali lipat. Di kita saja untuk menaikkan 10% sudah baku hantam dan mogok sana sini. Tapi Lie yakin dengan kebijakannya. Tak heran, menghadapi kebijakan itu industri yang bergantung pada tenaga kerja murah tidak bisa apa-apa selain gulung tikar. Tapi itulah yang memang diharapkan oleh Lie. Ia ingin hanya perusahaan-perusahaan kuat yang bisa mengisi Singapura. Sebagai gantinya, ia menjanjikan sistem birokrasi yang paling efisien pada pengusaha-pengusaha besar. Ia pun menjanjikan tidak akan ada buruh yang mogok (karena kebijakan UMR 3x lipat ini membuatnya disegani oleh para buruh). Akhirnya kebijakan ini berhasil membawa Singapura menjadi negara industri yang sejahtera di Asia Tenggara. Kebijakannya tepat, bahwa insentif yang diinginkan para pengusaha itu bukanlah tenaga kerja yang murah, tapi kemudahan akses bisnis, stabilitas, serta jaminan tidak ada mogok kerja.

5. Perdagangan dapat meningkatkan kesejahteraan setiap orang.

Prinsipnya sederhana. Perdagangan memudahkan kehidupan. Ilustrasinya, akan sangat sulit membayangkan kita hidup enak, tapi semuanya harus kita produksi sendiri. Misalnya, kita ingin makan nasi goreng, tapi penjual nasi goreng tidak ada. Tidak ada pula penjual beras, penjual minyak goreng, penjual kecap, dst. Akan sangat tidak nyaman kalau kita harus menanam padi sendiri, menanam kedelai sendiri, menanam kelapa sawit sendiri, kemudian mengolahnya sendiri, dan seterusnya. Alangkah repotnya dunia modern kita ini sekarang bukan? Dengan adanya perdagangan, kebutuhan kita bisa lebih mudah dipenuhi.

Dalam konteks yang lebih besar seperti negara, perdagangan inilah yang memainkan peranan vital dalam peningkatan kesejahteraan penduduknya. Prinsipnya sama, karena sebuah negara tidak akan bisa mencukupi segala kebutuhannya sendiri. Kalau ia memaksakan diri subsisten (tidak bergantung pada yang lain), kualitas kehidupan warganya yang akan dikorbankan. Ini tradeoffnya. Bayangkan saja apa yang terjadi andaikan negara seperti Singapura yang kecil itu memaksakan diri swasembada pangan. Apa yang akan mereka peroleh? Tidak ada, selain kecukupan pangan semata. Justru kini mereka menjadi salah satu negara tangguh du ASEAN bahkan dunia karena sektor perdagangan.

6. Pasar biasanya merupakan cara yang baik untuk mengelola aktivitas ekonomi.

Barangkali kita sering mendengar para pakar ekonmi mengatakan bahwa alangkah baiknya jika sektor perekonomian bangsa diserahkan pada mekanisme pasar. Pernyataan seperti itu dalam konteks teori ekonomi memang benar, terlebih jika dikaitkan dengan persoalan efisiensi. Sebenarnya penjelasannya panjang, namun pada intinya, dengan menyerahkan perekonomian pada mekanisme pasar, suatu bangsa akan memperoleh total surplus (baik bagi konsumen maupun produsen) yang paling besar. Nah, karena surplus itu diasosiasikan dengan tingkat kesejahteraan, maka surplus yang semakin tinggi juga berarti tingkat kesejahteraan yang semakin tinggi pula. Bukankah ini tujuan yang ingin kita capai bersama?

Hanya saja memang, ada kondisi-kondisi tertentu di mana pasar tidak bisa secara efektif mengelola ekonomi. Kapan itu? Di antaranya pada saat efisiensi berbenturan dengan konsep pemerataan yang lebih bernilai 'sosial'. Di zaman orde baru dahulu, dunia mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia luar biasa. Pasar benar-benar bekerja di sana. Namun kebijakan pemerintah memang didesain sedemikian rupa sehingga surplus ekonomi berada pada kondisi yang timpang. Para konglomerat memperoleh surplus luar biasa, sedangkan rakyat kecil hanya memperoleh surplus yang minimal atau bahkan tidak meperoleh surplus sama sekali. Pada saat seperti ini, kemanusiaan kita tentu membuat kita merasa ada sesuatu yang tidak pantas bukan? Makanya, prinsip dasar keenam ini menggunakan kata 'biasanya'. Pasar 'biasanya' merupakan cara yang baik untuk mengelola aktivitas ekonomi, namun tidak selalu.

7. Pemerintah kadang dapat meningkatkan keragaan suatu aktivitas ekonomi.

Prinsip ketujuh adalah sambungan dari prinsip ke-enam. Pada saar pasar tidak mampu mengelola kehidupan dengan baik, peran pemerintah lah yang diharapkan mampu mengisi kekosongan itu. Contoh terdekatnya anggaplah jika listrik benar-benar diserahkan pengelolaannya secara penuh pada pasar (swasta). Apa yang akan terjadi? Masyarakat kecil di pelosok tidak akan pernah mendapat akses listrik! Mengapa? Pertama, karena biaya produksi listrik tidak murah. Kedua, karena instalasi ke daerah pedalaman tentu memakan biaya tinggi (artinya ada cost tambahan). Ketiga, karena masyarakat pedalaman belum tentu punya kesanggupan untuk membayar ongkos listrik yang lebih tinggi. Nah, tentunya perusahaan listrik swasta tadi akan berpikir ulang untuk menyediakan listrik bagi mereka. Kalau begitu perusahaan tentunya akan lebih memilih melayani pelanggan listrik di daerah kota saja bukan?

Itulah sebab mengapa dalam hal-hal tertentu, pemerintah perlu melakukan intervensi. Intervensi agar ekonomi tidak sekedar tumbuh, tapi juga merata. Beruntunglah kita, dan patut kita mengucap syukur karena negara kita ini sudah mendeklarasikan dalam UUD bahwa sumberdaya strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Tinggal kita kemudian berdoa saja agar pelaksanaannya tetap sejalur dengan deklarasi yang sudah dibuat.

8. Standar hidup tergantung pada produksi suatu negara

Persoalan standar hidup di sini memang debatable. Kini sudah banyak kalangan yang merasa bahwa standar hidup itu tidak cukup hanya dinilai dari aspek produksi semata, tapi juga harus dihitung dari seberapa besar aksesnya terhadap hal-hal lain seperti kesehatan, pendidikan, dsb. Itulah mengapa sekarang sudah populer indikator yang disebut Human Development Index, yang berusaha mengukur tingkat kesejahteraan manusia secara lebih komprehensif.

Namun demikian, konsep produksi masih saja dipakai luas untuk menghitung standar hidup karena itulah parameter yang paling mudah dan sederhana untuk diukur. Kita cukup menghitung GDP, GNP,dan kawan-kawannya kemudian membaginya dengan jumlah penduduk di suatu negara. Selesai. Gampang bukan? Salah satu hasilnya adalah tingkat pendapatan per kapita yang menggambarkan kemampuan masyarakat suatu negara secara kolektif untuk mengakses sumberdaya. Semakin besar tingkat pendapatan per kapita, semakin tinggi pula standar hidup di negara bersangkutan.

9. Harga-harga meningkat (inflasi) ketika pemerintah mencetak terlalu banyak uang.

Pada intinya, hal di atas terjadi karena hakekatnya uang adalah sekedar alat tukar. Ketika jumlah uang bertambah sementara tidak diimbangi oleh peningkatan sumberdaya, maka rasio antara jumlah uang itu dengan sumberdaya akan ikut membesar. Maka wajar saja jika harga dengan sendirinya ikut naik.

10. Masyarakan menghadapi tradeoff jangka pendek antara inflasi dan pengangguran.

Mengapa inflasi dan pengangguran itu berbanding terbalik? Salah satunya adalah karena ketersediaan kerja akan menambah jumlah uang yang beredar (akibat adanya upah kerja, tunjangan, dsb), dan peningkatan jumlah uang yang beredar akan berdampak positif pada inflasi. Bisa juga dibalik, misalnya tingkat inflasi rendah, itu artinya perekonomian tidak tumbuh. Jika perekonomian tidak tumbuh, maka ketersediaan lapangan kerja akan menyempit, yang berarti semakin banyak pengangguran. Begitu seterusnya.

Itulah mengapa dalam agenda pemerintah, selalu ada target inflasi. Adanya target inflasi ini memang sebuah keniscayaan dari komitmen mereka untuk menumbuhkan perekonomian bangsa. Mustahil jika kita ingin inflasi 0% tapi di sisi lain kita ingin perekonomian tumbuh. Inflasi adalah konsekuensi dari adanya pertumbuhan ekonomi. Hanya saja memang, inflasi itu tingkatnya harus dijaga agar tidak kelewat batas yang pada akhirnya justru bisa menyengsarakan masyarakat kecil. Nah, target inflasi dibuat untuk itu, menetapkan ukuran yang dirasa paling pantas di mana perekonomian bisa tumbuh namun juga tidak membebani masyarakat bawah.

Wallohua'lam