Mengapa Saya Berhenti Liqo? (II)

-->

(Sambungan dari Mengapa Saya Berhenti Liqo (I))

Bagi saya, tampak jelas sudah sikap diskriminasinya. Mentoring yang saya lihat bukan hanya sekedar aktivitas pembinaan keislaman seseorang, namun sudah terkooptasi sebuah hegemoni yang eksklusif –terlepas dari baik tidaknya niat pelaku hegemoni tersebut. Itu yang menjadi salah satu alasan saya mengapa akhirnya berhenti dan mencari aktivitas pembinaan di tempat lain.

Alasan berikutnya adalah keterkaitan mentoring di kampus saya dengan Partai Keadilan Sejahtera. Ya, PKS adalah partai politik yang kita kenal lewat slogannya, bersih, profesional, dan peduli. Lalu apa keterkaitannya? Awalnya saya juga merasa mentoring dan PKS adalah dua entitas yang terpisah, meski sudah sejak lama saya tahu orang yang berkecimpung di dalamnya ya itu-itu juga. Mereka yang aktif mengelola mentoring nyaris semuanya berafiliasi ke PKS. Nah, jika cuma itu kondisinya, saya tidak akan terlalu peduli dan tidak akan saya permasalahkan di sini. Pada kenyataannya, kondisinya ternyata memang lebih daripada itu. Lebih dari sekedar orang-orang yang berkecimpung di mentoring punya afiliasi dengan PKS. Kondisinya yang saya lihat adalah: mentoring dijadikan sebuah pintu masuk untuk menjadi kader parpol PKS. Ya, orang yang ikut mentoring diproyeksikan untuk menjadi kader PKS di kemudian hari.

Pada masa kampanye pemilu DPR tahun 2009, ketika khusyuk mengikuti agenda mentoring/liqo, tiba-tiba murobi saya berpesan pada saya bahwa pertemuan yang akan datang tidak dilakukan di masjid kampus seperti biasa, tapi di sebuah masjid di suatu tempat. Singkat cerita, pergilah saya ke sana dengan semangat 45, berpikir mungkin akan menerima taujih/nasehat dari seorang ustad yang lebih tinggi ilmunya ketimbang murobi saya. Setibanya di sana, ternyata ada agenda lain yang tak saya duga: agenda konsolidasi kampanye dan training motivasi untuk direct selling PKS ke warga! Wow, dan saya memang tidak sendirian. Beberapa teman yang saya kenal ikut mentoring juga ada di sana, dan menerima agenda yang sama. Meski saya punya sifat pelupa, tapi saya ingat dengan jelas bahwa sebelumnya murobi saya tak pernah sekalipun menawari saya untuk jadi kader partai. Tak sekalipun. Apakah ini disengaja atau tidak? Saya kurang tahu. Yang jelas, ketika murobi saya mengumumkan untuk liqo di tempat itu lagi, saya tak pernah lagi bersedia.

Kisah lainnya, di akhir tahun ketiga keikutsertaan saya di mentoring, ada beberapa kali agenda tatsqif di mana saya diajak ikut serta. Tatsqif di sini bentuknya mirip pengajian yang dilakukan di masjid-masjid pada umumnya. Materi yang disampaikan juga umumnya materi keislaman secara umum, bukan materi kepartaian. Sesekali memang ada topik kepartaian, tapi sifatnya tidak dominan. Namun yang menarik, sebelum mengikuti kegiatan, ada semacam daftar hadir yang perlu diisi. Di salah satu kolom daftar hadir itu ada judul: kecamatan. Maksudnya, kita diminta mengisi keterangan liqo yang kita ikuti berada di bawah DPC mana. Tentu DPC yang dimaksud disini adalah DPC PKS. Ya, mentoring atau liqo itu ternyata dikelola di bawah sebuah struktur eksternal kampus.

Saya juga mengakui, bahwa semakin lama liqo saya ikuti, pembina/murobi yang mengelola kelompok pun diganti dengan sosok yang lebih tinggi levelnya dan lebih dalam keikutsertaanya dalam gerakan. Materi yang dibahas semakin berat, dan topik kepartaian pun pelan-pelan dimasukkan dalam taujih yang diberikan. 

Maka dari pengalaman yang saya alami sendiri, saya jadi yakin, bahwa mentoring bukan sekedar aktivitas pembinaan keislaman semata yang berdiri sendiri. Ia disokong dan memiliki keterkaitan dengan PKS. Dan saya yakin pula bahwa kondisi seperti itu tidak kasuistik di kampus saya saja, tapi juga terjadi di beberapa kampus yang mengadopsi sistem serupa.

Karena saya tidak ingin menjadi kader parpol, akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari liqo. Saya pernah mencoba mencari dan bertanya pada salah satu kader PKS, adakah gerangan liqo yang tidak membahas-bahas partai dan tidak mengikutsertakan saya ke dalam partai, murni pembinaan keislaman semata? Sayangnya beliau jawab tidak ada. Materi atau mekanisme dalam mentoring/liqo itu sendiri memang didesain untuk mendukung ide atau pemikiran yang diusung PKS. Dalam pemikiran tersebut, memperjuangkan Islam harus mengikutsertakan politik praktis. Dan dalam aktivitas PKS kemudian, para peserta liqo itulah yang diharapkan mampu menjadi pengusung utamanya. Apakah pernyataan yang disampaikan beliau itu memang mewakili kondisi sebenarnya? Saya kurang tahu. Atau apakah itu mewakili pendapat kader PKS yang lain? Saya juga kurang tahu. Yang saya tahu, beliau adalah kader yang punya pengalaman banyak, baik di pengelolaan mentoring di kampus dulu maupun di partai politik secara langsung.

Adanya sistem eksklusif diskriminatif dan keterkaitan dengan parpol itulah yang menjadi alasan saya untuk berhenti liqo dan mencari tempat pembinaan lain. Sebenarnya ada banyak hal lain yang kalau diingat cukup mengganjal di hati, seperti sikap beberapa orang yang ekstrim hingga pada level men-dewa-kan murobi: bahwa titah murobi adalah titah yang tak boleh dibantah; pilihan murobi adalah pilihan terbaik; oleh karenanya nikah pun harus lewat murobi, dll. Atau sikap ekstrim dalam berharokah: nikah dengan orang di luar harokah (yang tidak mentoring) adalah sebuah aib dan kesalahan, atau hal-hal lainnya. Namun mungkin tidak adil bagi saya kalau menjadikannya alasan karena saya tahu tidak semua aktivis mentoring/liqo seperti itu. Itu sifatnya kasuistik. Tapi dua hal di atas (eksklusif diskriminatif dan keterkaitan dengan papol) saya anggap bukan lagi kasuistik, tapi sudah menjadi gejala umum yang diterima dan diakomodasi oleh sistem yang menjadikan ‘mentoring/liqo’ sebagai punggawanya. 

Akhir kata, tulisan saya ini tidak dibuat untuk mendiskreditkan mentoring. Mentoring adalah aktivitas yang bagus dan kalau dikelola dengan baik akan menjadi sesuatu yang empowering bagi orang yang ikut serta. Namun menurut saya, akan jauh lebih baik jika: Pertama, ia tidak dijadikan standar untuk mengukur seseorang. Kedua, dilaksanakan semata-mata untuk membina ummat Islam secara umum. Ketiga, tidak dijadikan sarana rekrutmen kader parpol terlebih melalui kegiatan formal kampus yang seharusnya independen. Keempat, kalaupun menjadi sarana rekrutmen, sampaikanlah dengan terus terang dan jujur sejak awal bahwa kegiatan ini adalah kaderisasi dan Kelima, pisahkan dengan mentoring yang tidak untuk kaderisasi (buat mentoring non parpol).

Itu hanya saran dari saya. Namun jika memang sistemnya sudah tidak bisa diubah lagi karena memang sudah bawaannya begitu, apa lagi mau dikata. Lana a’maaluna, walakum a’maalukum; Wa laa tus’aluuna ‘ammaa kaanu ya’maluun.

Pun saya tidak mendiskreditkan PKS. Bagi saya pribadi, PKS (disamping berbagai keterbatasan dan kekurangannya) adalah parpol yang masih bisa diharapkan untuk membawa aspirasi ummat Islam di parlemen. Selama PKS tidak sombong, menganggap partai lain lebih rendah dan menolak menerima kejujuran, ia masih merupakan partai yang saya harap turut membawa Indonesa menjadi lebih baik dan bermartabat.

-->

Semoga tulisan ini bisa menjadi bahan koreksi yang berharga untuk menciptakan sistem yang lebih baik dan akomodatif pada perbedaan pendapat serta pemikiran. Saya juga berharap tulisan ini bisa memberi sedikit inspirasi, baik bagi yang pro maupun yang kontra. Fastabiqul khoirot, fattabiru ya ulil albab...